JOMBANG, KN – Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab, Ketua DPRD Kabupaten Jombang H. Mas’ud Zuremi, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Senen, S.Sos, MSi telah menandatangani Komitmen Kabupaten Jombang Open Defecation Free (ODF) Akhir Tahun 2023.
Penandatanganan yang dilaksanakan di Pendopo Pemerintah Kabupaten Jombang, Senin (6/12/2021) lalu, dengan disaksikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Jombang, Camat dan Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Jombang, serta Sanitarian Puskesmas Se-Kabupaten Jombang, dan
Stakeholders Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa Komitmen bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Pemerintah Pusat telah mentargetkan pembangunan sanitasi yaitu rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak sebesar 90% dan aman 15%, serta 0% perilaku masyarakat yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka atau biasa disebut dengan istilah Open Defecation Free (ODF).
Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka percepatan pencapaian Target Sustainable Development Goal’s (SDG’s) ke 6 (enam), maka diperlukan upaya peningkatan akses sanitasi dasar yang memadai dan merata serta menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka (Open Defecation Free).
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendukung Pemerintah Pusat dalam pencapaian target sanitasi dasar yang memadai dan merata melalui implementasi Nawa Bhakti Satya, Bhakti Ke 4 (empat), yaitu Jatim Akses. Melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 658/23106/023.3/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal upaya Percepatan Pencapaian Target Sanitasi Aman dan Layak Tahun 2024, maka diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga ikut berperan dalam mewujudkan hal tersebut.
Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam mendukung Jatim Sanitasi Aman dan Layak Tahun 2024 antara lain :
01. Memberikan dukungan regulasi secara berjenjang mulai tingkat Kabupaten sampai dengan desa di bidang sanitasi dalam rangka pencapaian target akses sanitasi aman dan layak di Kabupaten Jombang.
02. Membangun kolaborasi dan penyadaran masyarakat antar perangkat daerah serta stakeholder sanitasi (Kodim, Asosiasi Profesi, Pihak Swasta, dan Lain-Lain) di Kabupaten Jombang. Sehingga Dinas Perumahan dan Permukiman membangun MCK bagi kalangan masyarakat miskin; Dinas Kesehatan melakukan pemicuan dan Desa Mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung Program ODF Tingkat Desa.
03. Optimalisasi dan penguatan peran serta masyarakat yaitu gotong royong atau kerja bakti masal dalam upaya membangun jamban terhadap keluarga yang memiliki akses jamban
04. Mengoptimalkan peran Puskesmas dalam upaya membantu menciptakan Desa/Kelurahan ODF.
05. Meningkatkan jumlah Desa / Kelurahan / Kecamatan yang terbebas dari perilaku buang air besar sembarangan atau sudah ODF (Open Defecation Free) menjadi sadar perilaku hyglene dan sanitasi secara total
06. Mengoptimalkan peran Pokja PPAS / AMPL / PKP di Kabupaten / Kota serta mensinergikan semua stakeholder dan program terkait wilayah masing-masing dalam rangka pencapaian target
07. Melaksanakan pelaporan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) melalui Website https : monev.stbm.kemenkes.go.id.
“Penandatanganan Komitmen pada hari ini, akan ditindaklanjuti juga dengan Penandatanganan Komitmen di tingkat Kecamatan. Hal ini perlu dilakukan agar komitmen di tingkat Pemerintah Kabupaten juga dapat ditindaklanjuti di tingkat Pemerintahan Desa. Semoga dengan penandatanganan komitmen hari ini, kita dapat mewujudkan Jombang ODF akhir tahun 2023,” pungkas Bupati Jombang.
Danang Praptoko, ST, MT, Kepala Bappeda Kabupaten Jombang dalam laporannya menyampaikan bahwa Jombang harus ODF terlebih dahulu guna mendukung terwujudnya Jatim Sanitasi Aman dan Layak Tahun 2024. (Kominfo)
