JOMBANG | KabarNabdliyin.com – Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya menjamin layanan kesehatan bagi warga kurang mampu tetap berjalan, meski kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinonaktifkan akibat pembaruan data.
Melalui APBD 2026, Pemkab Jombang mengalokasikan sekitar Rp4 miliar untuk Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Yankesmaskin). Skema ini disiapkan sebagai solusi agar masyarakat tetap bisa mengakses layanan medis secara gratis.
Kepala Dinas Kesehatan Jombang, Hexawan Tjahja Widada, menegaskan pelayanan tidak boleh terhenti hanya karena perubahan status administrasi.
“Kami pastikan warga miskin tetap bisa berobat. Jika BPJS PBI nonaktif, pembiayaan ditanggung melalui program daerah,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, sekitar 29 ribu peserta di Jombang terdampak penonaktifan setelah penyesuaian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemerintah daerah bergerak cepat agar warga dhuafa tetap memperoleh hak dasarnya di bidang kesehatan.
Sementara itu, Dinas Sosial masih membuka layanan reaktivasi bagi warga yang dinilai memenuhi kriteria namun datanya terhapus saat pembaruan. Hingga pertengahan Februari, ratusan kepesertaan telah kembali aktif. (Hadi S)
