JOMBANG, KN – Hasil Konfercab PCNU Jombang pada 5 Juni 2022 lalu ternyata sebagian dianulir oleh PBNU. Bahkan, PBNU mengeluarkan surat hasil tabayun yang ditujukan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Dalam suratnya PBNU juga mengucapkan terima kasih kepada Ir. H. Muhammad Koderi dan Drs. H. Ahsanul Haq, M,Pd,I, yang ikut menghadiri gelaran Konfercab sebagai utusan dari PWNU Jawa Timur pada waktu lalu.
Yang menarik dalam proses Tabayun PBNU diberi informasi bahwa Pimpinan Sidang telah melakukan perubahan tata tertib dalam pleno I, khususnya terkait klausul hak suara ranting, akan tetapi hingga berakhirnya forum tabayun, utusan PWNU tidak dapat menunjukkan softcopy berkas tata tertib yang telah disahkan dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Konfercab itu, “PBNU baru menerima berkas tata tertib yang diakui sebagai pedoman peleksanaan Konfercab pada hari Kamis (9/6) setelah berakhirnya forum tabayun, ”tulis dalam surat hasil tabayun PBNU.
Melalui surat ini pula PBNU, menyatakan bahwa proses pemilihan Ketua Tanfidziyah PCNU Jombang dalam Konfrercab tersebut dianggap tidak sah dan memerintahkan untuk diulang. Dalam forum tabayun PBNU menilai ada perbedaan subtansi ketika mendengar keterangan dari utusan Wilayah NU dan berkas tata tertib yang digunakan di Konfercab. Kedua, ditemukan adanya proses penjaringan calon Ketua Tanfidziyah ternyata dilakukan sebelum Konfercab digelar. Ketiga, ditemukan bukti meyakinkan adanya pengabaian terhadap keberadaan Pengurus Ranting sebagai ujung tombak Nahdlatul Ulama dalam pembinaan warga.
Berdasar pertimbangan tersebut PBNU menugaskan Pengurus Wilayah NU untuk mengkoordinasi tehnis pelaksanaan Konfercab ulang khusus untuk tahapan pemilihan Ketua Tanfidziyah , “Memang kalau kita lihat Konfercab PCNU Jombang tidak lazimnya sebuah Konfercab dalam hal memilih Ketua Tanfidziyah, ini diluar kewajaran mungkin karena euforia sehingga panitia menjadi sembrono, “ kata H.Fatoni, warga NU asal Mojokerto yang mengaku ikut mengamati jalannya Konfercab NU di Jombang lalu.
Dijelaskan, setiap PCNU menggelar Konfercab, Pengurus Wilayah NU pasti hadir, “Setiap Konferensi PCNU kan dihadiri PW NU yang notabene sebagai pengawas atau meluruskan jalannya perhelatan tersebut, pertanyaannya bagaimana peran PWNU Jawa Timur, kenapa saat itu diam saja, jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan norma yang berlaku, ini pasti ada sesuatu yang terjadi diluar kewajaran,” jelasnya lagi.
Dia juga menegaskan dalam hal ini dirinya sangat setuju dengan kebijakan organisasi yang diambil PBNU dengan mengulang Konfercab, “Menurut saya jika kesembronoan ini dibiarkan maka bahaya bagi umat, Kenapa bahaya bagi umat, karena saya tidak kuatir tentang keberadaan jamiyah atau perkumpulan NU-nya, karena muasisnya para Ulama yang mumpuni, tetapi sebaliknya jika pengurusnya yang tidak lagi konsisten dan memahami dengan budaya Nahdliyah akan menyesatkan umat yakni menjauh umat dari NU, untuk kali ini saya sangat sependapat dan bahkan sangat setuju dengan langkah PBNU,” tegasnya.
Dan lagi tambahnya, jika sistem Konfercab PCNU Jombang dilegalkan akan terjadi preseden buruk bagi masa depan NU, “Jika hasil Konfercab PCNU Jombang dilegalkan bisa bahaya, karena kemungkinan besar dicontoh seluruh PCNU se Indonesia, ini yang saya maksud kebijakan PBNU mengenai hasil Konfercab sangat tepat, “tambah mantan Ketua GP Ansor Kota Mojokerto lagi.
Sementara itu, KH. Salmanudin Yazid, M.PD, selaku Ketua PCNU demisioner yang akrab disapa Gus Salman mengeluarkan pernyataan, salah satu pernyataannya adalah menyatakan bahwa tindakan PBNU secara organisatoris adalah bentuk arogansi dan ketidakcermatan.”Keangkuhan struktural yang tidak mau memahami, mendalami, menyelami ikhtiar dan ijtihad kebijakan PCNU,” tulis Gus Salaman dalam pernyataannya.
Dalam lampiran pernyataan Gus Salman tersebut dilengkapi laporan Pengungkapan Kebenaran Proses dan Hasil Pelaksanaan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang. Atau diberi judul “Laporan dan bukti pelaksanaan permusyawaratan berdasar Kebijakan PCNU Jombang.”
Namun ada salah satu ranting yang enggan disebut namanya menyatakan, sama sekali tidak setuju dengan kebijakan PCNU Jombang mengenai sistem yang digunakan dalam Konfercab, “Sejak awal saya tidak setuju dengan sistem yang digunakan oleh PCNU, akan tetapi sebagai ranting mau tidak mau harus tunduk pada MWC, makanya saat Konfercab saya tidak hadir, saya wakilkan saja untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan, tetapi ternyata wakil saya juga mengkritisi sistem yang dipakai pada Konfercab itu, ya akhirnya ikut pulang juga,” kata salah satu ketua Ranting dengan hati-hati. (mu)
