Oleh: R Hadi Siswanto
JOMBANG | KabarNahdliyin.com – Ada ungkapan yang sering dikutip para sejarawan, sejarah tidak selalu berulang, tetapi sering menghadirkan pola yang mengingatkan manusia pada pelajaran masa lalu. Karena itu, sejarah layak dibaca bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk menemukan hikmah.
Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, ingatan sebagian masyarakat kembali tertuju pada kisah awal berdirinya Majapahit yang hidup dalam historiografi Jawa, yakni cerita Rangga Lawe, Patih Nambi, Lembu Sora, Kebo Anabrang, dan Mahapati Halayudha.
Dalam tradisi sejarah Jawa seperti Pararaton dan Kidung Rangga Lawe, tokoh-tokoh tersebut digambarkan memainkan peran penting dalam dinamika politik awal Majapahit. Rangga Lawe dikenal sebagai panglima yang berjasa, Patih Nambi memperoleh kepercayaan sebagai mahapatih, Kebo Anabrang menjadi panglima kerajaan, Lembu Sora merupakan tokoh senior yang disegani, sementara Mahapati Halayudha sering digambarkan sebagai sosok yang piawai memainkan strategi politik.
Terlepas dari perdebatan akademik mengenai rincian peristiwa dan lokasi yang dikisahkan, narasi tersebut telah lama menjadi bagian dari khazanah sejarah dan budaya Jawa. Dalam tradisi lokal, kawasan Sungai Petengan di sekitar Tambakberas bahkan kerap dikaitkan dengan episode konflik Rangga Lawe, meskipun aspek historisnya masih terus menjadi kajian para ahli.
Yang menarik, lebih dari tujuh abad kemudian, Tambakberas kembali menjadi tempat berkumpulnya para tokoh. Bedanya sangat mendasar. Jika dahulu kisah yang dikenang adalah konflik dalam perebutan arah kekuasaan kerajaan, kini Tambakberas menjadi tuan rumah forum permusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama untuk memilih Ketua Umum PBNU melalui mekanisme organisasi yang sah.
Di sinilah sejarah memberi ruang untuk merenung.
Muktamar NU bukanlah arena peperangan, melainkan ruang musyawarah. Perbedaan pandangan merupakan bagian yang wajar dalam organisasi besar. Namun, yang menentukan kualitas sebuah organisasi bukanlah ada atau tidaknya perbedaan, melainkan bagaimana perbedaan itu dikelola dengan adab, kebijaksanaan, dan persaudaraan.
Tradisi Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi fondasi NU mengajarkan bahwa musyawarah, ukhuwah, dan menjaga kemaslahatan umat harus selalu berada di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Karena itu, kisah Rangga Lawe dan tokoh-tokoh Majapahit tidak tepat dipahami sebagai upaya menyamakan siapa pun yang kini maju dalam Muktamar NU. Setiap zaman memiliki konteksnya sendiri, dan setiap tokoh memiliki latar belakang yang berbeda.
Yang relevan justru nilai-nilai yang dapat dipetik.
Bahwa legitimasi kepemimpinan lahir dari amanah yang diberikan melalui mekanisme yang sah.
Bahwa kepercayaan organisasi harus dijaga dengan kejujuran dan keterbukaan.
Bahwa fitnah, prasangka, maupun adu domba hanya akan melemahkan persatuan yang telah dibangun para ulama selama lebih dari satu abad.
NU telah melewati berbagai fase sejarah bangsa, mulai dari masa perjuangan kemerdekaan, pembangunan nasional, hingga menghadapi tantangan global di era digital. Organisasi sebesar NU memerlukan pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas intelektual dan manajerial, tetapi juga keluasan hati untuk merangkul seluruh elemen Nahdliyin.
Karena itu, pertanyaan yang layak diajukan menjelang Muktamar bukanlah “Apakah sejarah Majapahit akan terulang?”
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Sudahkah seluruh warga Nahdliyin belajar dari sejarah?
Jika pelajaran sejarah benar-benar dihayati, maka Tambakberas tidak akan dikenang sebagai tempat yang menghidupkan kembali kisah konflik masa lalu. Sebaliknya, Tambakberas akan tercatat sebagai tempat lahirnya keputusan yang memperkuat ukhuwah, memperteguh amanah, dan menjaga marwah Nahdlatul Ulama memasuki abad keduanya.
Sebab, pada akhirnya, kemenangan terbesar dalam sebuah Muktamar bukanlah ketika seseorang terpilih menjadi Ketua Umum PBNU, melainkan ketika seluruh warga NU tetap pulang sebagai saudara yang menjaga persatuan, menjunjung akhlak, dan istiqamah mengabdi kepada agama, bangsa, dan kemanusiaan.
Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan artikel opini yang menggunakan refleksi sejarah sebagai bahan perenungan. Penyebutan tokoh-tokoh Majapahit dan kisah Sungai Petengan merujuk pada tradisi historiografi Jawa seperti Pararaton dan Kidung Rangga Lawe, serta tidak dimaksudkan untuk menyamakan atau mengidentifikasi kandidat Muktamar NU ke-35 dengan tokoh sejarah tertentu.
