Oleh: Ikhsan Effendi
JOMBANG | KABARNAHDLIYIN – Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, suhu politik organisasi mulai terasa. Nama-nama bermunculan. Dukungan bergerak. Peta kekuatan dibaca. Pertemuan demi pertemuan berlangsung. Semua tampak seperti sebuah kompetisi besar yang menentukan arah perjalanan NU beberapa tahun ke depan.
Namun, di tengah riuhnya percakapan itu, ada satu sosok yang justru terlihat tenang. KH Azaim Ibrahimy Situbondo.
Tidak banyak komentar. Tidak sibuk membangun kubu. Tidak larut dalam hiruk-pikuk pertarungan.
Seolah beliau ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar siapa yang nanti memimpin.
Dalam pandangan KH Azaim, kepemimpinan NU bukanlah hadiah politik. Ia adalah amanah. Amanah tidak boleh dicederai oleh ambisi pribadi. Sebab sejak awal kelahirannya, NU tidak dibangun untuk memenuhi hasrat kekuasaan, melainkan untuk menjaga agama, bangsa, dan peradaban.
Cara pandang seperti ini menjadi menarik ketika ditempatkan dalam bentangan sejarah NU sendiri.
Organisasi ini telah melewati zaman kolonial. Bertahan pada masa revolusi kemerdekaan. Menghadapi demokrasi parlementer yang penuh gejolak. Menyesuaikan diri pada era Orde Baru yang serba terbatas. Memasuki Reformasi yang penuh kebebasan. Hingga kini menghadapi dunia digital yang bergerak sangat cepat.
Tidak banyak organisasi yang mampu melewati semua fase itu tanpa kehilangan jati dirinya.
NU mampu.
Bukan karena memiliki kekuatan politik yang paling besar.
Bukan pula karena mempunyai sumber daya ekonomi yang melimpah.
Melainkan karena NU memiliki sesuatu yang tidak dimiliki organisasi lain: sanad.
Sanad bukan hanya daftar guru dan murid. Sanad adalah kesinambungan nilai. Ia adalah mata rantai adab. Ia menjaga agar perubahan zaman tidak memutus ruh perjuangan para pendiri.
Di sinilah KH Azaim pernah mengingatkan pada acara Munas dan Kombes di Ploso Kediri, bahwa memimpin NU berarti menyambung perjalanan ruhani yang dimulai dari syariat, dilanjutkan dengan tarekat, diperdalam melalui hakikat, lalu bermuara pada makrifat.
Empat jenjang itu bukan teori tasawuf yang jauh dari kehidupan organisasi.
Justru di situlah etika kepemimpinan dibentuk.
Pemimpin tidak cukup benar secara administratif. Ia juga harus bersih secara batin.
Karena keputusan yang lahir dari hati yang dipenuhi ambisi akan berbeda dengan keputusan yang lahir dari hati yang dipenuhi amanah.
Sejarah NU sendiri telah memberikan contoh yang sangat kuat.
Ketika Syaikhona Kholil Bangkalan mengirimkan tongkat dan tasbih kepada KH Hasyim Asy’ari melalui KH As’ad Syamsul Arifin, yang diberikan bukan sekadar benda.
Tongkat melambangkan amanah memimpin.
Tasbih melambangkan kewajiban menjaga hubungan dengan Allah.
Keduanya berjalan bersama.
Kepemimpinan tanpa tasbih akan mudah tergoda kekuasaan.
Tasbih tanpa tongkat akan kehilangan daya menggerakkan umat.
Satu abad telah berlalu sejak isyarat ruhani itu menjadi bagian dari sejarah lahirnya NU.
Kini Muktamar ke-35 kembali berlangsung di Jombang. Tambakberas, yang sama-sama menjadi simpul penting dalam jaringan pesantren pendiri NU.
Sulit mengabaikan kesan bahwa sejarah sedang mengingatkan kembali akar perjalanan organisasi ini.
Boleh saja orang membaca Muktamar sebagai arena kontestasi.
Tetapi para kiai sepuh sering membacanya sebagai proses menjaga kesinambungan sanad.
Karena itu, yang diperebutkan sesungguhnya bukan kursi.
Yang dipertaruhkan adalah keberlanjutan amanah.
KH Azaim tampaknya memahami betul pesan tersebut.
Ketenangan beliau bukan berarti tidak peduli.
Justru karena terlalu memahami beratnya amanah itulah beliau tidak larut dalam kegaduhan.
Dalam tradisi pesantren dikenal sebuah ungkapan, adab lebih tinggi daripada ilmu. Dalam kehidupan organisasi NU, adab sering kali menjadi penentu ketika semua argumentasi telah selesai diperdebatkan.
Adab membuat perbedaan tidak berubah menjadi permusuhan.
Adab menjaga kritik tetap menjadi nasihat.
Adab membuat jabatan tidak mengalahkan persaudaraan.
Mungkin inilah warisan terbesar yang hendak dijaga pada Muktamar kali ini.
Indonesia sedang menghadapi perubahan sosial yang sangat cepat. Politik identitas masih menyisakan luka. Arus pragmatisme semakin kuat. Teknologi menghadirkan ruang publik yang sering lebih bising daripada bijaksana.
Dalam situasi seperti itu, NU membutuhkan kepemimpinan yang tidak sekadar piawai mengelola organisasi, tetapi juga mampu menjaga sanad ruhani yang menjadi sumber kekuatan moralnya.
Sebab organisasi sebesar NU tidak akan runtuh karena kalah dalam pemilihan.
Ia justru akan rapuh apabila kehilangan adab.
Ia akan kehilangan arah apabila sanad ruhani terputus oleh kepentingan-kepentingan sesaat.
Mungkin itulah sebabnya KH Azaim memilih tetap tenang.
Karena bagi seorang kiai, Muktamar bukan sekadar momentum memilih pemimpin.
Muktamar adalah saat ketika warga NU kembali bertanya kepada dirinya sendiri: apakah tongkat amanah dan tasbih spiritual itu masih berjalan beriringan?
Jika jawabannya masih “ya”, maka siapa pun yang terpilih hanyalah pelanjut perjalanan.
Sebab yang sesungguhnya tetap memimpin NU sejak satu abad lalu bukanlah ambisi manusia, melainkan sanad yang terus dijaga dengan ilmu, adab, dan doa.
