JOMBANG, KN – Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tahap pertama telah dilaunching pada 16 Mei 2026 lalu, dengan demikian KDMP sah beroperasi melayani masyarakat. Tetapi persoalannya mungkin berbeda jika melihat realita di Jombang, meskipun masih sebatas sebuah info. Konon Kepala Desa bakal rame rame menolak Manager (pimpinan) KDMP yang bukan berasal dari Desanya sendiri.
Rekrutmen dari atas silahkan, tidak masalah asal yang direkrut orang desanya sendiri, “Saya bersama sama masyarakat siap menolak, jika pimpinan KDMP orang luar desa,” kata Lantarno, Kepala Desa Karanglo Kecamatan Diwek Jombang dengan tegas.
Dikatakan, jika manager dan Pengurus KDMP tidak berasal dari Desa kita kembalikan, “Kita kembalikan kepada yang merekrut, salah satu tujuan didirikannya KDMP adalah untuk memberi lapangan pekerjaan warga desa masing masing, apa artinya kalau sampai dari luar desa, buat apa,” kata Lantarno lagi.
Dikatakan, bahwa, dirinya memang mendengar itu, “Saya juga mendengar informasi pengangkatan Pengurus dilakukan oleh pusat atau mana, saya tidak tahu, Desa memang tidak diajak berembuk. Kita tidak masalah dengan catatan orang desa masing masing yang direkrut, seperti yang sudah kita bentuk melalui musyawarah,” pintanya.
Ditegaskan lagi, manager KDMP harus putra Desa kalau tidak kita tolak rame rame. “Kalau bukan putra desa ya kita tolak, dikira Desa ini goblok – goblok semua apa, (bodoh-bodoh), di Desa banyak orang pintar. Pokoknya harus putra desa. Dulu waktu kita bikin Pengurus Koperasi musyawarah, kalau sampai ada Pengurus KDMP tanpa melalui musyawarah, masyarakat yang akan bergerak sendiri,” tegasnya dengan nada serius.
Kekawatiran Kepala Desa memang sangat beralasan, pantuan Kabar Nahdliyin di lapangan, banyak info dan data berseliweran, yang konon katanya data pegawai titipan di KDMP, disitu juga mencatut nama nama para tokoh dari politisi hingga tokoh aktifis pendidik. Akan tetapi data tersebut memang belum tentu benar.
Pada kolom pertama diberi nomor, lalu kolom kedua Nama KDKMP-nya, dan Kolom ketiga disebutkan nama , NIK, kecamatan mana hingga nomor hp-nya. Sekali lagi data ini bisa dikatakan belum tentu benar.
Bahkan posisi pegawai yang direkrut juga disebutkan, misalnya sebagai pramusaji atau Wakil Kepala Toko, yang tidak kalah menarik tokoh yang merekomendasikan juga disebutkan. Sehingga tidak ada alasan kepala desa tidak memprotes.
Terkait data tersebut Kabar Nahdliyin belum berhasil mengkonfirmasi pihak pihak dalam data tersebut. Akan tetapi beberapa pihak juga ada yang menyanggupi akan membuka data selengkap lengkapnya, jika KDMP dijadikan ajang politik. “Lihat saja nanti kalau KDMP jadi ajang politik masyarakat akan memprotes,” kata sebuah sumber.
Disisi lain ada yang berpendapat bahwa KDMP tidak rasional jika dilihat dari sisi bisnis, “Ini bisnis yang sangat tidak logis. Satu Kopdes satu desa, 4 kendaraan, 1 truck, 1 pick up, 2 tosa. Anggap saja area pesawahan, ada 2-4 Kopdes berhadapan. Ada 16 unit kendaraan. 16 unit di satu area buat apa?,” kata YouTuber.
Atau seperti di Pekalongan kota lanjutnya, “Sebrang Gereja Katolik, tidak ada sawah, tidak juga hasil tani atau peternakan atau perikanan. Kendaraan sebanyak itu, 4 unit kendaraan buat apa,” tanyanya lagi.
Belum gajinya lanjut YouTuber, “Tahun ini 30.000 Kopdes dibuka, kali 17 karyawan, kali 12 bulan kali 2 tahun, 36,72 Triliun. Sumber dari APBN. Kalau tahun depan 80.000 Kopdes jalan gaji karyawan 80.000 Kopdes 98 Triliun,,” katanya lagi.
Jika dirasakan apa yang dilakukan oleh Presiden sudah benar, “Jangan melihat fasilats KDMP atau Kopdesnya, lihatlah manfaatnya, dan banyaknya pejabat yang korup. Dari pada uang negara dikorup mending dimanfaatkan untuk masyarakat,” kata Muhtazuddin, Ketua Jik-Nah (Jombang Ibu Kota Nahdliyin).
Apa yang dilakukan Presiden sudah tepat, katanya lagi, “Beliau Bapak Presiden begitu sayang pada rakyatnya, sampai sampai Gus Dur saja mengatakan bahwa Prabowo paling ikhlas pada rakyatnya,” katanya. (mu)
