JOMBANG | KabarNahdliyin.com – Langkah intelektual dilakukan Pemerhati Kebijakan Publik, Hukum, dan Keadilan, Dr. H. Ahmad Sholikhin Ruslie, SH, MH. Ia menghibahkan puluhan eksemplar karyanya “Dinamika dan Problematika Kedudukan Ketetapan MPR RI” kepada DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Jombang.
Buku yang sarat gagasan demokratis, egaliter, dan berkeadilan itu diterima langsung oleh Ketua DPD IWOI Jombang, Agus Pamuji, di kediaman Sholikhin, Desa Plandi, Kecamatan Jombang. “Dengan bismillah, saya hibahkan buku ini untuk menambah literasi rekan-rekan IWOI. Semoga bermanfaat dalam tugas jurnalistik yang kritis dan tajam,” tegas Sholikhin.
Turut hadir Sekretaris IWOI Jombang, Ratno Hadi Siswanto, serta jurnalis Roni Brown dari Lintas Daerah.
Sholikhin, dosen tetap Untag Surabaya sekaligus mantan anggota DPR Jombang, mengingatkan jurnalis agar berdiri tegak di garis kontrol. “Pemerintah jangan sekali-kali jadi super
body. Pers wajib hadir mengawasi dan
membongkar kebijakan yang ngawur. Pemerintah anti kritik hanya akan menciptakan keresahan publik,” lontarnya tajam.
Ia menyebut banyak kebijakan yang bikin gaduh karena tak berpihak pada rakyat. “Kalau salah, cabut! Jangan dipaksakan. Pers harus hadir dengan berita faktual, akurat, kredibel, dan menggigit,” tegasnya.
Rencana launching dan bedah buku yang semula dikawal Disperpusip Jombang mendadak macet. Sholikhin menyinyalir adanya intervensi kuat dari lingkaran Pemkab. “Mungkin ada pihak tertentu yang tidak nyaman dengan forum literasi kritis ini,” sindirnya.
DPD IWOI Jombang akhirnya resmi menarik diri. “Awalnya semua matang: tempat, jadwal, undangan. Tapi kok mendadak berubah-ubah. Peserta dipangkas, lokasi pindah-pindah, hingga akhirnya terkesan dipermainkan. Maka kami tegas: IWOI mundur,” tegas Agus Pamuji, mantan wartawan SKH Balikpapan Pos sekaligus aktivis buruh senior.
Sekretaris IWOI, Ratno Hadi, lebih keras lagi. “Ini jelas bukan sekadar penundaan. Ada skenario agar IWOI tidak bisa melaksanakan acara. Padahal disposisi resmi sudah ada sejak Juni. Keputusan kami final: mundur!” ujarnya.
—
Sekretaris Disperpusip Jombang, Prince Dinda, hanya bisa minta maaf. “Kami bawahan, ikut arahan pimpinan,” katanya singkat. Jawaban normatif ini justru mempertegas dugaan bahwa ada arahan dari atas yang membuat forum literasi dibatalkan.
—
Diketahui, Sholikhin Ruslie telah melahirkan sedikitnya lima buku, di antaranya Dinamika dan Problematika Kedudukan Ketetapan MPR RI dan Inklusif Dunia Pendidikan. Buku-bukunya sudah masuk ke toko buku besar di berbagai kota/kabupaten Jawa Timur.
Hibah ini membuktikan peran intelektual tak pernah padam, meski forum resmi dibungkam. IWOI Jombang kini bertekad mencari mitra baru—LSM, NGO, maupun swasta—untuk melanjutkan agenda literasi kritis.
“Kalau pemerintah alergi literasi, biarlah rakyat yang merawatnya,” tutup Sholikhin dengan senyum sinis, (Had).
