JOMBANG | KabarNahdliyin.com — Perencanaan pembangunan daerah merupakan amanah besar yang harus dijalankan secara kolaboratif antara eksekutif dan legislatif. Dalam kerangka tersebut, Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD memiliki posisi strategis sebagai instrumen penyalur aspirasi masyarakat agar terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah. Jum’at (27/02/2026).
Ketua DPRD, Hadi Atmadji, menegaskan bahwa Pokir bukan sekadar dokumen pelengkap, melainkan bagian dari mekanisme resmi yang memastikan suara rakyat hadir dalam setiap tahapan perencanaan.
“Melalui Pokir, DPRD menjalankan fungsi representasi secara nyata. Aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam reses menjadi bahan penting dalam penyusunan program pembangunan,” ujarnya.
Representasi Aspirasi Secara Konstitusional
Sebagai wakil rakyat di daerah pemilihan masing-masing, anggota DPRD memahami secara langsung kebutuhan masyarakat di akar rumput. Pokir menjadi sarana konstitusional untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak semata berbasis pendekatan teknokratik, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.
Dengan demikian, pembangunan diharapkan lebih tepat sasaran serta berkeadilan.
Menguatkan Partisipasi dan Musyawarah
Nilai partisipasi dalam pembangunan sejalan dengan prinsip musyawarah yang menjadi karakter bangsa. Melalui reses dan dialog bersama masyarakat, DPRD menghimpun berbagai usulan yang kemudian dirumuskan dalam Pokir.
Proses ini memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.
Transparansi Melalui Sistem Digital
Untuk menjaga akuntabilitas, seluruh usulan Pokir dimasukkan dalam dokumen resmi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI). Sistem ini memungkinkan setiap program dapat ditelusuri secara terbuka, mulai dari sumber usulan hingga peruntukan anggaran.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Kontribusi terhadap Peningkatan IPM
Pokir juga berperan dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama melalui program-program yang menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat.
Perencanaan yang partisipatif turut mendorong efisiensi anggaran, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemaslahatan masyarakat luas.
Dengan pengelolaan yang santun, wibawa, serta berlandaskan tanggung jawab moral, Pokir DPRD diharapkan menjadi instrumen strategis dalam menghadirkan pembangunan daerah yang maslahat, adil, dan berkelanjutan. (Hadi S)
