JOMBANG, KN– Sikap tegas Gus Yahya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, terkait larangan mendukung Partai politik menggunakan lebel NU, sikap tegas ini mendapat apresiasi warga NU, apalagi hal tersebut oleh Gus Yahya disampaikan secara terbuka tidak ragu ragu, tegas Pengurus NU dilarang menggunakan lembaga NU ketika mendukung salah satu Partai politik, “Apa yang terjadi bila NU ikut politik praktis, terus partai yang dilahirkan atau tidak dilahirkan oleh NU bagaimana? Sama saja, karena disemua Partai itu sebetulnya ada keterlibatan NU dan warga NU, warga NU ini tersebar di beberapa Partai yang ada, Partai yang katanya mengklaim paling NU, perolehan suaranya itu cuma kurang dari sepuluh persen, padahal warga NU itu lebih dari lima puluh persen dari warga Muslim di Indonesia, nah masak kita ngurusi yang sepuluh persen, lalu yang empat puluh persen tidak kita urus,” kata Gus Yahya menjelaskan ketika disebuah acara silaturrahmi.
Dikatakan lagi, ketika ditanya bagaimana dengan Parpol yang dilahirkan NU, “Ini yang bingung warga NU atau yang bertanya, sebetulnya kalau mau baca keputusan Muktamar tidak ada orang bingung, baca itu rumusan tentang Khittoh Nahdliyah, hasil Muktamar ke 27 Tahun 1984 di Situbondo. baca itu keputusan 9 pokok pedoman berpolitik warga NU, hasil Muktamar ke 28 Tahun 1999 di Krapyak Jogyakarta ada semua tinggal baca, dan jelas tidak butuh sharah (penjelasan). Silahkan cari baca intinya, sederhana jangan gunakan NU sebagai lembaga untuk politik praktis itu saja,” kata Gus Yahya mewanti wanti.
Tentu saja, apa disampaikan Gus Yahya ini menjawab kekhawatiran selama ini ada yang memanfaatkan NU untuk kepentingan Partai tertentu, sehingga ukhuwah nahdliyah mau tidak mau terganggu, “Sikap tegas Ketua PBNU ini patut kita beri apresiasi, dengan begini kader NU tidak terkotak kotak, saya sangat mendukung sikap tegas Gus Yahya ini, saya berharap lahir sikap tegas pula dari warga NU di seluruh Indonesia yang mensosialisasikan sikap PBNU ini, sehingga ukhuwah Nahdliyah pulih kembali atau tidak terkotak kotak,” kata Maghfur Mahjtahid, salah satu Pengurus MWCNU Kecamatan Perak di Kabupaten Jombang.
Ia lalu menceritakan, perihal perkembangan PCNU Jombang pasca Konferensi hingga terbitnya SKPJS (Pejabat Sementara) PCNU Jombang yang diduga terimbas salah satu manuver Partai politik,, “Saya orang pertama yang memprotes kebijakan Panitia bahwa Ketua Tanfidziyah PCNU Jombang dipilih dengan sistem AHWA, saya sama sekali tidak ada kepentingan apapun siapa yang menjadi Ketua Tanfidziyah, bagi saya yang menjadi persoalan adalah sistem atau cara memilihkan Ketua Tanfidz, kenapa Panitia tetap kukuh menggunakan cara melanggar AD dan ART serta Peraturan Organisasi, apa ini imbas dari manuver sebuah Partai politik saya tidak tahu, terbukti sekarang PCNU Kabupaten Jombang belum berhasil dibentuk, semoga para Kiai yang telah diberi amanah pada SKPJ PC NU Jombang oleh PBNU segera dapat membentuk kepengurusan PCNU,” kata Maghfur berharap.
Pantauan Kabar Nahdliyin saat Konferensi PCNU kala itu, Maghfur Muhjtahid memang tidak henti-hentinya menyampaikan protes agar alur konferensi kembali pada aturan main yang benar, “Tidak habis pikir kenapa waktu itu panitia kukuh mempertahan aturan main yang menabrak peraturannya sendiri, tetapi ya sudah kita bicara kedepan saja. Pengurus PCNU Kabupaten Jombang kedepan menurut saya harus bersih dari kepentingan Partai politik, saya sangat kagum dengan Gus Yahya yang berani bersikap tegas bagi siapa saja yang memanfaatkan NU untuk kepentingan Partai Politik, Gus Yahya tidak segan segan men-non-aktifkan bahkan memecatnya ini luar biasa,” tuturnya lagi.
Seperti diceritakan Gus yahya sendiri pada salah satu kesempatan, ada beberapa Cabang NU terpaksa mendapat surat peringatan atau teguran, “Silahkan mau kampanye Partai apapun namanya, asal tidak pakai lembaga Nahdlatul Ulama. Kemarin beberapa Cabang kita tegur karena bikin kegiatan politik praktis di Kantor PCNU, masak kayak tidak ada tempat lain, boleh, bukan tidak boleh berpolitik, tetapi jangan pakai lembaga NU. Yang paling penting kita jangan pakai identitas NU untuk berpolitik, ini penting sekali lagi, sangat penting supaya apa? karena tidak ada lawan bagi NU, di NU yang ada adalah saudara, jangan sampai kita memicu, hanya cuma milih keuntungan mendapat jabatan dalam politik, kita ikut ikutan rebutan menjadi Presiden mencari apa? wong kita tidak punya perusahaan yang butuh perlindungan pemerintah, tidak ada kepentingan kita terhadap politik Indonesia, yang ada hanya keselamatan Bangsa dan Negara,” tegas Gus Yahya yang tersebar di Youtube.
Sementara itu, terkait pernyataan Ketua PBNU bahwa Kader NU tersebar disemua Partai politik, memang tidak salah. Seperti halnya Gus Irfan Yusuf Hasyim, beliau adalah cucu tokoh sentral Pendiri Nahdlatul Ulama, kini menjadi Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, pada awal bulan Pebruari cucu Pendiri NU ini sibuh keliling Indonesia guna menghadiri resepsi HUT Partai Gerindra, “Saya keliling Indonesia Alhamdulillah lancar, meski saya cucu Pendiri NU, kita harus bisa bedakan mana perjuangan NU dan perjuangan Partai politik, saya sangat setuju dengan sikap tegas Ketua Umum PBNU,” katanya ketika menghadiri HUT Partai Gerindra di Kantor DPC Partai Gerindra, Jl Laksda Adi Sucipto Kabupaten Jombang.
Pada kesempatan tersebut Gus Irfan, lebih memilih komentar mengenai Kabupaten Jombang, menurut Kabupaten Jombang ini luar biasa memiliki nilai tinggi pada level mana saja, karena itu ia berharap Kabupaten Jombang kedepan harus menjadi sumber inspirasi bagi Kabupaten lain, “Kabupaten Jombang selalu bernilai tinggi, karena itu saya berharap Kabupaten Jombang dapat menjadi daerah inspirasi bagi daerah lain, Jombang gudang Tokoh NU dan tokoh tokoh nasional lainnya maka harus bisa menjadi contoh, karena itu tujuan berpolitik menciptakan masyarakat adil Makmur, marilah perjuangan ini kita niati sebagai ibadah, saya yakin seorang politisi berpegang pada agama tidak akan korupsi,” katanya dengan nada kalem khasnya. (mu)