Oleh: Ikhsan Effendi
JOMBANG | KABARNAHDLIYIN.COM – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, telah selesai. Ada yang puas, ada yang kecewa. Ada yang menganggap prosesnya sudah demokratis, ada pula yang masih mempersoalkan beberapa aturan kepanitiaan yang dinilai kurang adil bagi para calon ketua umum.
Itu semua sah dalam demokrasi.
Justru di situlah keunikan NU. NU bukan sekadar organisasi massa. NU adalah salah satu induk besar masyarakat sipil Indonesia. Ia tumbuh dari pesantren, tradisi keilmuan, kultur musyawarah, dan pengalaman panjang menghadapi perbedaan.
Karena itu, kalau ingin menilai Muktamar Tambakberas secara adil, jangan hanya melihatnya dari satu-dua persoalan. Tariklah sejarah sedikit ke belakang.
Muktamar Situbondo 1984, misalnya, bukan tanpa ketegangan. Ada tarik-menarik antara kubu yang kemudian dikenal sebagai kelompok Cipete dan kelompok Situbondo. Bahkan muncul dua forum Munas dengan dinamika dan tokoh yang berbeda. Ada kubu Cipete kepanitiaanya diketuai Cholid Mawardi, sedangkan kubu Situbondo diketuai oleh Gus Dur. Kemudian konflik itu selesai rujuk dalam kekeluargaan.
Lima tahun kemudian, Muktamar Yogyakarta 1989 juga menyimpan cerita yang jauh lebih keras. Perbedaan pandangan antara kiai kiai sepuh dan Gus Dur tidak selalu berlangsung dalam suasana teduh. Sikap Gus Dur yang sangat humanis dan terbuka terhadap berbagai ekspresi kebudayaan pernah memantik kritik keras dari sebagian kiai. Bahkan muncul istilah ke Gus Dur sebagai “kiai ketoprak” peristiwa yang hari ini mungkin terasa lucu, tetapi kala itu menunjukkan betapa panasnya dinamika internal NU. Dan terselesaikan taslim ala ke NU an.
Kemudian kita mengenal Muktamar Cipasung 1994. Negara pun ikut mempunyai kepentingan. Di saat kuat kuatnya Presiden Suharto. Ada gerakan politik yang kemudian populer dengan istilah ABG, Asal Bukan Gus Dur. Namun suara warga NU akhirnya menunjukkan bahwa kedaulatan organisasi tidak mudah ditentukan dari luar.
Dari semua episode itu, ada satu pelajaran penting: NU selalu mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya sendiri.
Maka, dibandingkan dengan ujian-ujian sejarah tersebut, Muktamar Tambakberas sesungguhnya berada pada skala yang jauh lebih ringan. Persoalan yang muncul terutama berkisar pada tata aturan kepanitiaan dan persepsi keadilan antar caketum.
Apakah itu perlu dikritik? Tentu tetap ada kritik.
Tetapi kritik jangan berubah menjadi vonis bahwa NU gagal berdemokrasi.
NU justru sedang memperlihatkan wajah demokrasinya: berbeda pendapat, berdebat, saling mengkritik, lalu pulang sebagai keluarga besar.
Inilah NU.
Rumah yang penghuninya boleh berbeda suara, tetapi pintunya tetap terbuka untuk pulang bersama.
Tambakberas telah membuktikan satu hal: demokrasi NU tidak harus sempurna untuk disebut dewasa. Sebab kedewasaan bukan ketika tidak ada konflik, melainkan ketika konflik tidak membuat rumah bersama runtuh.
Dan NU, berkali-kali dalam sejarahnya, telah membuktikan itu.
Percayalah kepada NU.
