Redaksi Kabar Nahdliyin
JOMBANG | KABARNAHDLIYIN,COM – Membaca arah Nahdlatul Ulama (NU) ke depan, terutama menjelang Muktamar ke-35 tahun 2026, tidak bisa dilepaskan dari cara warga Nahdliyin memahami sejarahnya sendiri. NU bukan hanya sekadar organisasi sosial-keagamaan, tetapi juga “ruang batin” yang di dalamnya berkelindan antara ikhtiar lahiriah (politik, manajemen organisasi, konsolidasi kader) dan dimensi batiniah (barakah, sanad, dan peran para auliya’).
Sejarah pendirian NU pada 1926 telah diketahui bersama adalah sebagai respons terhadap dinamika politik dunia Islam dimasa kolonial, dan juga sebagai peristiwa spiritual yang khas. Kisah restu KH Kholil Bangkalan kepada KH Hasyim Asy’ari melalui perantara santri muda KH As’ad Syamsul Arifin dengan mengantarkan tongkat dan tasbih, bagi warga NU bukan sekadar cerita simbolik. Ia menjadi legitimasi batin bahwa berdirinya NU berada dalam garis restu ulama besar yang diyakini memiliki kedekatan spiritual dengan Allah.
Demikian pula, Muktamar 1984 di Situbondo sering dikenang sebagai momentum “kembali ke khittah 1926”, ketika NU menegaskan kembali ke jati dirinya sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah, bukan kendaraan politik praktis. Dalam narasi kultural yang hidup di kalangan Nahdliyin, beredar kisah kehadiran Nabiyullah Khidir yang memberi “isyarat mandat” kepada Abdurrahman Wahid melalui KH As’ad. Terlepas dari bagaimana memverifikasi kisah tersebut secara historis, yang lebih penting adalah bagaimana ia membentuk kesadaran kolektif: bahwa perjalanan NU diyakini tidak hanya dijaga oleh mekanisme organisasi, tetapi juga oleh kekuatan spiritual para wali.
Di titik inilah, adagium “sirru al-wali bil wali, wa sirru al-‘ulama bil ‘ulama” menemukan relevansinya. Ada dimensi rahasia yang tidak selalu bisa dijelaskan secara rasional, tetapi diyakini hadir dalam perjalanan sejarah NU. Namun, keyakinan ini tidak serta-merta meniadakan peran rasionalitas dan ikhtiar manusia. Justru di dalam tradisi pesantren, keduanya berjalan beriringan: tawakkal tanpa meninggalkan usaha, dan usaha tanpa kehilangan adab spiritual.
Menjelang Muktamar ke-35 tahun 2026, realitas yang dihadapi NU jauh lebih kompleks dibanding era 1926 maupun 1984. NU hari ini adalah organisasi besar dengan jejaring global, sumber daya ekonomi yang signifikan, serta keterlibatan dalam berbagai sektor strategis, termasuk pendidikan, politik kebangsaan, dan diplomasi internasional. Kontestasi pemilihan Ketua Umum PBNU tidak lagi sekadar soal figur ulama karismatik, tetapi juga menyangkut visi kepemimpinan, kapasitas manajerial, dan kemampuan membaca tantangan zaman.
Dalam konteks ini, pertanyaan “akankah Nabi Khidir hadir kembali?” sebetulnya lebih tepat dibaca sebagai refleksi simbolik, bukan ekspektasi literal. Tradisi Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi basis teologis NU mengajarkan kehati-hatian dalam memahami wilayah ghaib. Sosok Nabi Khidir memang diakui keberadaannya dalam khazanah Islam, tetapi kehadirannya bukan sesuatu yang bisa dipastikan atau dijadikan variabel dalam analisis politik organisasi.
Yang lebih substansial adalah bagaimana nilai-nilai yang dilekatkan pada kisah tersebut yakni keikhlasan, kejujuran, dan keterhubungan spiritual dengan Allah dapat menjadi etika dalam proses pemilihan. Jika “kehadiran Khidir” dimaknai sebagai simbol penjagaan ilahi, maka penjagaan itu bekerja melalui mekanisme yang lebih nyata: kejernihan hati para kiai, kebijaksanaan para ahlul halli wal ‘aqdi, serta kedewasaan warga NU dalam menerima perbedaan pilihan.
Sejarah NU menunjukkan bahwa fokus pentingnya selalu diwarnai oleh kombinasi antara legitimasi moral ulama dan penerimaan sosial warga. KH Hasyim Asy’ari dihormati bukan hanya karena keilmuannya, tetapi juga karena integritasnya. Abdurrahman Wahid diterima bukan semata karena “isyarat langit”, tetapi karena kapasitas intelektual dan keberanian moralnya.
Maka, Muktamar NU ke 35 2026 selain berharap menjaga romantisme spiritual “intervensi ghaib” juga berihtiyar membangun proses yang sehat yang berupaya menguatkan tradisi musyawarah yang menjadi kekuatan NU. Demikian juga, dalam proses yang dilakukan dengan adab, kejujuran, dan orientasi kemaslahatan umat, maka disitulah letak “penjagaan ilahi” yang sesungguhnya.
NU akan tetap dijaga bukan karena menunggu kehadiran figur ghaib secara fisik saja, tetapi karena ia berdiri di atas fondasi ilmu, sanad ulama, dan tradisi yang hidup. Para auliya’ dalam pengertian yang lebih luas hadir dalam bentuk para kiai yang istiqamah, para santri yang menjaga adab, dan warga yang setia pada nilai-nilai Aswaja.
Akhirnya, sangat berharap Muktamar ke-35 adalah ujian kedewasaan bagi NU: apakah ia mampu memadukan warisan spiritual masa lalu dengan tuntutan rasional masa kini. Jika berhasil, maka siapapun yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU bukan hanya hasil dari kontestasi, tetapi juga manifestasi dari ikhtiar kolektif yang diridhai. Dan di situlah, tanpa perlu menunggu tanda-tanda luar biasa, NU akan tetap menjadi luar biasa berjalan dalam penjagaan-Nya.
