JOMBANG, KN – Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Jombang menjadi perhatian serius oleh masyarakat setempat, Masyarakat bersyukur adanya Program MBG tersebut, selain dapat mendorong gairah anak didik juga semakin menambah dampak positif bagi bertumbuhan anak. Oleh karena itu tidak jarang lembaga sekolah yang belum memperoleh manfaat dari program tersebut ingin segara mendapatkan. Meski begitu bukan berarti MBG dalam prateknya di Kabupaten Jombang tidak ada masalah.
Kritik tajam dari pihak memperoleh manfaat juga beragam dari mulai menu hingga adanya keracunan akibat MBG juga muncul, disinilah mulai menjadi masalah. Jika dilihat dari rincian anggaran MBG, mestinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sangat tidak keberatan jika harus menganti telur asin yang tidak layak makan, tetepi ternyata yang terjadi tidak seperti itu, akibatnya pihak yang memperoleh manfaat keracunan. Ada juga yang menunya dibawah standar sehingga ada pihak yang mengembalikan.
Sebenarnya masalah masalah seperti ini tidak harus terjadi, jika sejak awal pihak SPPG mau melakukan evaluasi, “Hasil pantuan JIK-NAH ada faktor malas dari SPPG untuk melakukan evaluasi, mestinya hal itu tidak perlu terjadi, karena pihak SPPG tidak bakal merugi jika dilihat dari anggaran yang digelontor ke SPPG,” kata Muhtazuddin atau yang akrab sisapa Cak Muh, Ketua Perkumpulan Jombag Ibu Kota Nahdlyin atau disingkat JIK-NAH itu.
Kedepan, katanya lagi, SPPG harus mau terbuka untuk menghidari hal hal yang tidak diinginkan, “Sebenarnya kuncinya untuk menghindari persolan itu sangat sederhana, yakni SPPG harus mau terbuka dan menerima masukan, jika SPPG berusaha menghindari tekor boleh boleh saja, tetapi harus hati hati dan mau dievaluasi, tetapi kalau SPPG sampai tekor kok saya kira tidak mungkin, yang ada kebesaran untung itu paham saya,” kata Cak Muh lagi.
Dijelaskan, selain beberapa peroalan tersebut, ada informasi yang ia dapat bau kurang sedep beberapa SPPG di Jombang, konon karena kurang koordinasi SPPG dengan pihak Pemkab, orang nomor satu di Jombang konon sempat bolak balik ke Jakarta guna minta data SPPG di Jombang, karena pihak Pemkab sendiri belum punya data berapa sebenarnya jumlah SPPG di Jombang, “Pihak Pemkab tidak punya data resminya sehinga kesulitan untuk memantau, tahu tahunya ada peristiwa keracunan, eh baru tahu, jika disitu ternyata ada SPPG, ini harus menjadi perhatian bagi SPPG agar Pemkab tidak hanya menerima laporkan,” jelasnya.
Disatu sisi memang belum ada regulasi terkait keberadaan SPPG di Kabupaten Jombang, “Kelihatanya DPRD Jombang masih belum ada rencana untuk membuat Perda terkait SPPG, rencana bikin seragam anggota DPRD sudah pasti. Tetapi kalau rencana membuat Perda untuk SPPG saya kira DPRD masih belum ada tanda tanda kesitu,” katanya.
Terkait minimnya info SPPG di Pemkab menurut sebuah sumber memang sudah sering dibahas, Pemkab selama ini merasa hanya menerima dampak negatif saja, “Ya itu tadi, Pemkab tidak tahu kalau ada SPPG tahu tahu menerima laporan ada keracunan, Pemkab merasa dilangkahi, karena itu kita minta data berapa sih sesungguhnya SPPG di Jombang ini sudah berdiri, kita terus cari data,” kata sumber di Cafe Pemkab.
Sementara itu, salah satu anggota DPRD Jombag Syarif Hidayatullah atau yang akrab disapa Gus Sentot, ketika dimintai konfirmasi mengatakan, bahwa memang terjadi masalah jika SPPG tidak mau koordinasi dengan Pemkab, “Ya pihak SPPG harus mau koordinasi dengan Pemkab sehingga bisa dipantau, selama ini memang terkesan SPPG jalan sendiri, jika ada masalah Pemkab juga ikut repot . karena itu saya juga menghimbau marilah kita saling koordinasi,” kata Gus Sentot.
Anggota DPRD dapil II yang juga Pembina DPD IWOI Kabupaten Jombang, minta anggota IWOI Jombang mendorong SPPG melakukan koordimasi dengan Pemkab, “Teman teman media juga bisa membantu untuk mensosialisikan kepada SPPG mengenai pentingnya koordimasi ini,” pinta Gus Sentot. (abuhan)
