JOMBANG, Kabar Nahdliyin.com – Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang, Danang Praptoko, menggelar Forum Perangkat Daerah (PD) lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi wartawan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Ruang Komisi B Kantor Sekretariat DPRD Jombang, Kamis (19/2/2026).
Forum tersebut dihadiri 13 unsur strategis, di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jombang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang, BPKAD, Inspektorat, FKMJ, Persatuan Wartawan Indonesia, serta DPD IWOI Jombang.
Dalam sambutannya, Danang Praptoko menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang musyawarah untuk menghimpun aspirasi, masukan, serta kritik konstruktif demi penyusunan perencanaan yang lebih matang dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami mengundang para pemangku kepentingan untuk memberikan saran dan pandangan, khususnya terkait pelayanan administrasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggota dewan dalam mengemban amanah rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh masukan yang berkembang dalam forum akan menjadi bahan pertimbangan strategis dalam menyusun Renja 2027 agar sejalan dengan visi-misi kepala daerah serta arah pembangunan Kabupaten Jombang yang berkelanjutan.
Dalam sesi dialog, perwakilan FKMJ menyampaikan komitmen menjaga harmoni dan kondusivitas daerah dengan merangkul berbagai elemen masyarakat lintas organisasi dan komunitas. Semangat kebersamaan ini dinilai penting sebagai fondasi pembangunan yang berkeadaban.
Sementara itu, perwakilan Kesbangpol menekankan pentingnya peningkatan kualitas demokrasi lokal melalui penguatan partisipasi publik dan literasi politik masyarakat.
Dari kalangan insan pers, PWI dan DPD IWOI Jombang mendorong penguatan transparansi informasi, khususnya terkait program legislasi daerah (prolegda), rapat paripurna, hingga rapat dengar pendapat (RDP). Digitalisasi layanan informasi dinilai krusial agar masyarakat dapat mengakses kinerja DPRD secara terbuka dan akuntabel.
Usulan peningkatan sarana pendukung, termasuk ruang konferensi pers yang representatif serta pengaktifan kembali forum coffee morning, juga mengemuka sebagai sarana mempererat komunikasi antara DPRD, pemerintah daerah, media, dan masyarakat.
Forum ini diharapkan menjadi langkah ikhtiar bersama dalam membangun tata kelola yang partisipatif, transparan, serta berorientasi pada kemaslahatan umat dan kemajuan Kabupaten Jombang. (Muh)
