JOMBANG KN – Pelaksanaan Pilkada di Jombang masih lama, pasangan Mundjidah dan Sumrabah yang dilantik pada 24 September 2018 masih separuh tugas. Masa jabatan keduanya dalam memimpin Kabupaten Jombang akan berakhir pada tahun 2023. Belum lagi ada wacana meski jabatan Bupati dan Wakil Bupati habis pemerintah tidak akan menggelar Pilkada, karena Pilkada akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024. Berarti Pilkada Jombang juga akan digelar pada tahun 2024 artinya gelaran Pilkada Jombang kurang lebih masih empat tahun lagi.
Tetapi bagaimana jika sekarang ada yang melakukan konsolidasi mempersiapkan diri untuk maju bertarung merebut Bupati Jombang, tentu tidak ada yang salah atau melarang. Bahkan harus didukung sebagai wujud cinta akan Jombang dan dapat menjadi garakan peningkatan mutu ekonomi masyarakat, hal ini paling tidak dikatakan tokoh senior NU di Jombang, “Harus kita dorong jika ada yang mau merubah Jombang lebih baik lagi, inilah era dimana rakyat menjadi utama dan pertama dipikirkan oleh pemimpin. Jadi menurut saya munculnya tokoh yang siap menjadi Bupati Jombang kedepan sangat bagus sekali, apalagi ada konsep yang nyata untuk masyarakat Jombang, tidak hanya sebuah wacana saja,” kata Abah Su’udi Atmo, Tokoh NU Jombang asal Mojoagung.
Dikatakan lagi, jika ada warga Jombang yang punya keinginan menjadi Jombang satu, mulai sekarang harus mau menjelaskan konsepnya, “Mari kira berfikir maju biar Jombang ada perubahan kearah lebih baik, sekarang Bu Mundjidah dan Sumrambah baik, meski begitu jika ada warga Jombang yang memiliki konsep lebih baik lagi kenapa tidak, seorang calon pemimpin harus berani adu konsep dan gagasan untuk kesejahteraan rakyatnya,” katanya.
Zaman sudah berubah, tambahnya lagi, kini setiap warga negara yang memiliki kemampuan dan kepedulian kepada sesama harus diberi kesempatan, “JIka ingin manjadi Jombang Satu (Bupati) harus mumpuni dan memiliki program yang jelas utamanya pada bidang ekonomi kerakyatan, karena menjadi Kepala Daerah syaratnya wajib mensejahterakan rakyatnya,” tambah Ketua Kerukunan Umat Beragama Jombang lagi.
Senada dengan Abah Su’udi, Drs. H. A. Mahghfur Mujtahid. Ia juga sangat mendukung jika ada tokoh masyarakat mencalonkan diri sebagai Bupati Jombang sejak awal atau mulai saat ini. “Persoalan paling serius yang dihadapi masyarakat adalah persoalan ekonomi, saya sangat mendukung jika konsep ekonomi seorang calon Bupati dibahas mulai hari ini, bagus sekali jika konsep ekonomi dibahas sejak dini dengan begitu Bupati mendatang memiliki program ekonominya jelas,” katanya dengan nada serius.
Lelaki asal Kecamatan BandarKedungmulyo Jombang ini lalu menjelaskan beberapa contoh kasus yang perlu penanganan, “Seperti soal kelangkaan pupuk yang terjadi, dimana masyarakat di Jombang mulai musim tanam, kasus seperti ini tidak jarang terjadi. Kenapa mesti waktu tanam disaat warga butuh, pupuk malah langka, coba dibahas oleh teman teman tim calon bupati akan datang, saya kira dengan waktu cukup panjang akan ketemu benang merahnya, ini mestinya menjadi perhatian Bupati dan Anggota DPRD Jombang sekarang maupun akan datang,” jelasnya.
Dikatakan lagi, Pemerintah Kabupaten Jombang juga harus terbuka mengenai pinjaman lunak, “Kredit lunak harus menjadi andalan ekonomi masyarakat Jombang, Kabupaten Jombang sudah susah payah mendirikan Bank Jombang, jika bukan untuk warga Jombang, Bank Jombang untuk siapa?, ini juga harus menjadi perhatian bagi para pemimpin maupun calon pemimpin akan datang, coba lihat dilapangan masyarakat mengajukan pinjaman modal ke Bank Jombang ternyata tidak gampang, kenyataan ini sedianya dibahas mulai sekarang, sehingga pemimpin Jombang akan datang bisa mempermudah permodalan masyarakat bawah,” kata Mahgfur yang juga mantan anggota DPRD Jombang.
Ditegaskan, yang terpenting tambahnya lagi, tokoh yang siap memimpin Jombang kedepan harus siap diajak dialog terbuka dalam menyelesaikan kesulitan masyarakat, “Komitmen dan mau berdialog secara terbuka dalam menyelesaikan kesulitan warga ini paling penting, karena semua persoalan kini sudah terihat jelas, tinggal sejauhmana kemauan, mau atau tidak kita menyelesaikannya,” tambahnya.
Informasi yang berhasil dihimpun Kabar Nahdliyin menyebutkan, satu satunya tokoh di Jombang yang berani melakukan konsolidasi adalah H. Facthur Rohman Ketua PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), hingga berita ini diturunkan KN belum berhasil melakukan konfirmasi, namun beberapa sumber menyebutkan bahwa, H. Facthur Rohman atau yang akrab dipanggil Gus Fatchur telah beberapa kali melakukan pertemuan, salah satunya di Kecamatan Mojoagung.
Salah seorang perangkat Desa di Mojoagung juga mengaku diundang, “Saya juga diundang, Tetapi karena posisi saya Sekdes, saya nitip salam saja, dan lagi Pilkada kan masih jauh,” kata salah satu Sekdes di Mojoagung yang enggan namanya disebutkan. Konon Gus Facthur mengusung Kabupaten Jombang bisa menjadi Desa berbasis bergeraknya ekonomi masyarakat. (mu)