Setelah Batal Menggelar Pilkades, Panitia Tuntut Dana Operasional Dikembalikan

by -
Damun

JOMBANG, KN – Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, kini minta Pemkab Jombang mau mengembalikan dana operasional yang telah dikeluarkan Panitia selama 3 bulan, meski Pilkades gagal dilaksanakan.

“Meski panitia gagal menggelar Pemilihan Kepela Desa, panitia sudah bekerja dan mengeluarkan uang, Saya minta Pemkab Jombang mau bertanggungjawab atas pengeluaran dana Panitia Pilkades selama 3 bulan itu, karena kami telah bekerja sesuai aturan dan tahapan,” kata Damun, Ketua Panitia Pilkades di rumahnya kepada KN, Senin 25 November 2019 lalu.

Apa yang terjadi di Desa Banjardowo memang menarik untuk dijadikan pelajaran, Desa yang memiliki pemilih tidak kurang dari 6794 suara ini gagal menggelar Pemilihan Kepala Desa. Memang aneh bin ajaib, karena dari pantuan KN dilapangan, panitia sudah bekerja secara maksimal, beberapa tahapan telah dilaksanakan hingga sampai penetapan calon, tetapi usai penetapan calon seluruh panitia mengundurkan diri. Sehingga pelaksanaan pemilihan kepada Desa batal.

Tidak sedikit yang kecewa tetapi itulah adanya, dengan sangat terpaksa Panitia mengundurkan diri. Menurut Damun kerja panitia merasa diintervensi Pemerintah Kabupaten Jombang. Padahal panitia memiliki hak penuh dalam menjalankan tugas.

“Saya sudah minta pihak Pemkab tidak mengintervensi tetapi nyatanya, pemkab ingin Panitia membaca putusan penetapan calon versi Pemkab padahal menurut kami semua calon telah memenuhi syarat, kami sudah tegaskan bahwa kami tidak mau diintervensi apalagi intervensi Pemkab pada persoalan yang serius yakni terkait dengan penetapan calon,” kata Damun lagi.

Dikatakannya, Pihak Panitia telah memutuskan dan menetapkan bahwa ketiga calon yang telah mendaftar, Nalutomo, Suradji dan Muhamad Irwanto lolos verifikasi.

“Ketiga tiganya memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon kepala Desa, tetapi menurut Pemkab yang lolos sebagai Cakades cuman 2 calon, inikan susah, sudah begitu Pihak Pemkab yang akan membacakan surat penetapan itu, ya jelas kami tolak, karena yang punya hak menetapkan cakades adalah panitia, ini sesungguhnya yang memicu 29 panitia Pilkades mundur,” kata Damun.

Ia lalu menceritakan bagaimana intervensi Pemerintah Kabupatan kepada panitia. Pertama menurut Damun intervensi itu dilakukan sehingga Panitia harus melakukan verifikasi calon di ruang Kabag Hukum Kantor Kabupaten. Kedua, diadakan rapat dengan DPMD di Kantor Kecamatan Jombang Kota. Ketiga, rapat di Balai Desa Banjardowo. Keempat, rapat di Kantor Kecamatan Jombang Kota dan terakhir dilakukan di Balai Desa Banjardowo, tepatnya di ruang Kasun bersama Panitia Kabupaten.

“Sekali lagi itu semua menurut kami bentuk intervensi, tetapi Panitia tidak dapat menuruti keinginan Pemkab, yakni menurut Pemkab panitia harus menetapkan dua calon. Tetapi Panitia bekerja berdasarkan Juknis dan Perbup, tiga calon yang mendaftar ketiga tiganya memenuhi persyaratan, makanya kita tidak bisa menetapkan hanya dua calon,” jelasnya lagi.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan KN belum berhasil mengkonfirmasi pihak Pemkab, terkait dana yang telah dikeluarkan panitia selama 3 bulan. Demikian juga Sekdakab Jombang ketika berusaha ditemui mengatakan sedang sibuk. (heru)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *