JAKARTA | KabarNahdliyin.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan berdirinya Kementerian Haji dan Umrah pada Senin (8/9/2025) di Istana Negara. Peresmian ini disampaikan bersamaan dengan pengumuman perombakan lima posisi menteri dalam Kabinet Merah Putih.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo sekaligus melantik Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah pertama di Indonesia.
Profil Gus Irfan Yusuf
Gus Irfan bukan sosok baru di kalangan pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU). Ia merupakan putra dari KH Yusuf Hasyim sekaligus cucu dari pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari. Latar belakang keluarga besar ulama Tebuireng ini menempatkan Gus Irfan pada posisi strategis di mata warga pesantren.
Lahir di Jombang, kini Gus Irfan berusia 62 tahun. Ia menamatkan pendidikan menengah di SMPP Jombang (kini SMAN 2 Jombang) pada 1981, kemudian melanjutkan studi sarjana dan magister di Universitas Brawijaya Malang, lulus tahun 1985.
Perjalanan kiprah Gus Irfan di pesantren dimulai pada 1989 saat dipercaya menjadi Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng. Tahun 1996–2016 ia juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT BPR Tebuireng, dan sejak 2006 memimpin Pesantren Al-Farros.
Selain fokus di bidang pendidikan agama, Gus Irfan aktif dalam pemberdayaan ekonomi warga NU melalui jabatannya sebagai Wakil Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU).
Kiprah Politik
Kedekatan Gus Irfan dengan politik nasional menguat sejak ia menjadi juru bicara tim pemenangan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019. Setelah itu, ia resmi bergabung dengan Partai Gerindra.
Pada Pemilu 2024, Gus Irfan maju sebagai calon legislatif dari Dapil Jawa Timur VIII dan meraih dukungan signifikan sebanyak 77.433 suara, sehingga terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029.
Kini, amanah baru sebagai Menteri Haji dan Umrah menjadi tonggak penting dalam karier Gus Irfan. Publik menaruh harapan besar agar kementerian baru ini mampu memperkuat pelayanan jemaah haji dan umrah Indonesia, sekaligus mempererat hubungan diplomatik dengan Kerajaan Arab Saudi. (Hadi)
