Pelaksanaan Program PTSl Desa Mayangan dikeluhkan Salah satu Warga lapor kepada Pihak terkait

by -

JOMBANG (KN) – Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) di Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dikeluhkan salah seorang warga, petugas PTSL dinilai serampangan dalam mengukur batas tanah, hingga mengakibatkan seorang warga merasa dirugikan. Dodyk Lewanto alias Pak Dawut suami Zaidatul Afiyah mengaku sudah melaporkan hal tersebut kepada pihak terkait mengenai keberatannya itu.

“Saya sudah laporkan ke Desa ke BPN Jombang bahkan berkali kali hasilnya sampai sekarang batas ukur tanah saya tetap tidak jelas, data tagihan pajak luas 692 m2, tetapi dalam sertifikat yang diberikan kepada kami luasnya hanya 644 m2, selisihnya 48 m2. Saya sudah minta diukur ulang tetapi tetap hasilnya tidak jelas, makanya saya minta pihak terkait untuk menyelesaikan keberatan saya ini,” kata Dodyk kepada Kabar Nahdliyin dengan nada serius.

Ia juga mempertanyakan, atas dasar apa PBN dalam sertifikat munyebutkan luas tanahnya 644 m2, “Dasar dari mana luas yang ditulis di Sertifikat itu, patoknya dimana kok bisa ketemu luas 644 m2, saya kasih tahu ya, ketika mengukur pertama kali kami sama sekali tidak diberitahu, apalagi pakai ijin tuan rumah, pemberitahuan saja tidak ada apalagi ijin, ini kesalahan fatal, makanya saya lalu minta ukur ulang. Nah, setelah diukur ulang ternyata hasilnya juga tetap, padahal waktu ukur ulang diketahui luas sekitar 715 m2, tetapi tetap saja pada sertifikat luasnya 644 m2,” katanya keheranan.

Makanya, lanjut Dawut, dirinya akan terus melaporkan kepada pihak terkait, menurut Dawut apa yang dilakukan Petugas PTSL di Desa Manyangan menyalahi aturan, “Petugas PTSL terlalu sembrono, mestinya sebelum melakukan ukur mengajak pemiliknya sehingga tidak terjadi seperti sekarang ini, kita sendiri menjadi bingung,” katanya lagi.

Belum lagi tambahnya, ketika Desa dikomplin selalu saja menyuruh diselesaikan tingkat Dusun, “Ketika kita komplin ke Desa, pihak Desa seperti tidak menghiraukan, Desa selalu saja menyuruh Kepala Dusun untuk menyelesaikan, padahal tanpa ada pihak Desa tidak mungkin Dusun menyelesaikan, makanya karena itu saya kirim laporan kepada Pihak terkait,” tambahnya.

Juri Kepala Desa Mayangan ketika dikonfirmasi pada Jumat (7/2) lalu di Kantor Balai Desa, menjelaskan bahwa, dirinya sedang mempelajari keluhan salah satu warga terkait kinerja Tim PTSl di Desanya, meski begitu ia menyayangkan warga yang langsung melapor ke pihak terkait, “Mestinya kita musyawarahkan terlebih dulu di Desa apa keberatannya, ini kok langsung lapor kemana mana,” kata Kepala Desa.

Ketika ditanya, bukankah pihak Desa juga telah menerima laporan, Kepala Desa menjelaskan, bahwa Desa memang menerima laporan, “Ini suratnya masih saya pelajari, kita di dholim – dholimkan aneh kan, Desa sudah kerja siang dan malam malah di dholim- dholimkan, saya sendiri heran padahal sejak awal sudah saya suruh menyelesaikan di Dusun,” katanya lagi.

Meski begitu, tambahnya lagi, Pihak Desa akan mengundang salah satu warga yang mengaku kecewa bersama pihak terkait, “Hari Selasa kita undang sekitar jam 8. 30 pagi, semua di undang, pihak terkait juga di undang supaya tahu, saya berharap tidak ada kejadian seperti ini lagi,” tambahnya.

Namun Juri juga tidak membantah bahwa dirinya juga mendengar ada modus ukur salah lalu kelebihan tanah dimanfaatkan pihak pihak tidak bertanggungjawab, “Saya juga mendengar ada modus seperti itu, tetapi tidak di Desa saya, sekali lagi hari Selasa semua kita undang supanya jelas, kita buka leter C – nya biar semua pihak bisa melihat salahnya dimana,” kata Juri lagi.

Sementara itu, Rachman Alim, Ketua, Lembaga Pengawal Program Pemerintah (LP3) ‘SAPUJAGAT’ di Kabupaten Jombang mengatakan, perancanaan program PTSL harus benar benar matang, “Persoalan tanah itu serius, petugas tidak boleh sembrono, semua pihak harus kembali pada tujuan diadakannya PTSL adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat,” katanya.

Dijelasakan, dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional disebutkan, asas kesederhanaan dan kesetaraan dihadapan hukum disebutkan dengan jelas, “Program PTSL berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, tujuannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan mengurangi sengketa dan konflik pertanahan,” katanya. (mu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *