Ekonomi Desa melemah, BUMDES mampukah menjadi alternatif ?

by -

JOMBANG (KN) – Menata usaha bidang ekonomi sekarang tidak gambang, jangan berharap usaha mendapat untung besar, untuk bisa bertahan saja sudah beruntung, seperti disampaikan Sarjono pengamat ekonomi pedesaan yang berdomisili di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang pada Senin (20/1) lalu ketika KN berkunjung kekediamannya.
Lalu bagaimana keberadaan BUM DES (Badan Usaha Milik Desa) yang konon dipasok dana ratusan juta rupiah antara tahun 2014 – 2015, “Saya kok belum melihat ada geliat usaha ekonomi Desa yang bisa diharapkan di BUM DES, jadi untuk saat ini masih sulit masyarakat berharap gerakan ekonomi dana bergulir dari BUM DES dapat mengurangi kesulitan, saya melihat Bumdes masih mandeg pada perseorangan saja, entah kenapa?, mungkin karena pengelolaannya yang kurang profesional,” katanya.
Dijelaskan, berdasarkan pantauan, rata rata BUM DES telah dimodali dari dana program khusus Bumdes sebesar RP. 100 juta, “Tidak hanya itu, rupanya masih ada dana penyertaan, rata rata Rp. 50 juta hingga Rp. 100 juta, tetapi kenama semua dana itu, kita masih melakukan pantuan kebanyakan pihak pengelola memang tidak gampang ketika dimintai keterangan, padahal Bum Des itu di Kabupaten Jombang rata rata berdiri sejak tahun 2015 mestinya sekarang sudah kelihatan hasilnya,” jelasnya.
Ditambahkan lagi, secara pengelolaan bidang usaha milik desa ini rupanya sejak awal memang kurang transparan, “Saya kira sebab utamanya itu pada pengelolaan awalnya kurang transparan, sehingga jalannya tertatih – tatih, padahal harapan masyarakat sangat besar, harapan pertama BUM Des mampu melawan Bank gelap atau rentenir yang kerap beroperasi di Desa-Desa. Yang kedua, tentu gairah ekonomi usaha Desa semakin bisa dirasakan setelah ada Bumdes, dengan begitu masyarakat tidak akan sulit mencari modal usaha kemana mana,” tambahnya.
Erlambang, Pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kabupaten Jombang, ketika dikonfirmasi menampik tudingan bahwa BUM DES seluruh Desa di kabupaten Jombang mandeg alias jalan di tempat, “Tidak benar kalau semua BUM DES seluruh Desa jalan di tempat, berdasarkan pantuan dan laporan berkala setiap 3 bulan sekali ada perkembangannya itu bisa dilihat di masing masing Kantor kecamatan, karena pembinaan BUM DES yang pertama ada di Kantor Kecamatan,” katanya.
Kalau toh ada yang drop harus dibenahi, tambahnya, “Ya mungkin diadakan pelatihan, kita lihat bagaimana pengelolaan managemennya, lalu kita bina dan kita arahkan, tidak bisa langsung kita beri sanksi atau tindakan hukum, yang terpenting adalah pembinaan. Saya kira dalam hal Bum Des mungkin yang paling tepat adalah sanksi sosial kalau ada penyimpangan,” tambahnya.
Ia juga sempat mencontohkan Bumdes yang berhasil dan mampu menjadi penyangga salah satu ekonomi Desa, “Ada bahkan banyak yang berhasil dari 302 Desa, 80 % PAD (Pendapatan Asli Desa) di dapat dari Bumdes dalam sistem penyertaan modal, karena managemen bagus, selain itu Bumdes selalu menata kelayakan usahanya sehingga mampu bersaing,” katanya lagi.
Tidak salah apa yang disampaikan salah satu Pejabat DPMD Kabupaten Jombang ini, dari 302 desa pasti Bumdesnya ada yang berhasil. Namun jika dilihat data dilapangan sangat berlawanan, tidak jarang Pejabat Desa dan Pengelola Bumdes sambat – sambat kusulitan mengembalikan modal, “Jangankan mengembalikan modalnya kita mencari anggota yang telah meminjam saja sulit, apalagi mengembalikan modalnya,” kata Ichwan, Direktur Bumdes Desa Pakel, Kecamatan Bareng beberapa waktu lalu.
Demikian juga, yang terjadi disalah satu Desa, di Kecamatan Jogoroto, seorang Kepala Desa hingga kini masih kesulitan mendapat laporan pertanggungjawaban atau laporan perkembangan Bumdes, kepada Direktur Bumdes setempat, “Kita minta laporan sejauhmana perkembangan Bumdes sampai sekarang masih belum dapat. Ya kita sabar saja, mungkin masih dirapatkan dengan pengurusnya, yang penting ada kejelasan tanggungjawab,” kata salah satu kepala Desa dengan nada sabar.
Diwilayah Kecamatan Mojoagung juga demikian di salah satu Desa, hingga saat ini Kepala Desa masih kesulitan minta laporan perkembagan Bumdes, konon modal Bumdes seluruhnya dipakai usaha peternakan sapi, “Sampai sekarang saya juga belum tahu perkembangan Bumdes, menurut keterangan beberapa pengurus katanya dibelikan sapi, tapi masih katanya, coba nanti saya tanyakan lagi, memang terkait Bumdes ini saya merasa desa harus benar benar mengontrol, ini juga amanat UU Pemerintah Desa Nomor 6 Tahun 2014,” katanya.
Sementara itu di bidang hukum, Kejaksaan Negeri Jombang menurut salah satu sumber memantau pergerakan dan pengelolaan bidang keuangan Desa, “Sejauh yang saya ketahui Kejari Jombang melakukan pengawasan secara serius pada 106 desa, saya tidak akan menyebutkan desa mana saja, tetapi yang jelas bukan spesifik masalah Bumdes akan tetapi masalah keseluruhan keuangan Desa. Terkait Bumdes memang masyarakat menunggu hasil kinerja Pengurus dan Pejabat terkait, agar Bumdes dapat menjadi salah satu gerakan alternatif usaha ekonomi Desa,” katanya. (mu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *